Lebih lanjut, Bupati Riza menjelaskan bahwa proses penyusunan LKPD melibatkan seluruh pejabat pengelola keuangan, baik di tingkat SKPKD maupun OPD. Selain itu, laporan juga telah melalui proses pengendalian dan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna memastikan akurasi serta keandalan data yang disajikan.
“Seluruh proses penyusunan dilakukan secara kolaboratif dan telah melalui tahapan pengendalian serta review, sehingga kami yakin laporan ini dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Ia menyatakan keterbukaan pihaknya terhadap berbagai masukan dan rekomendasi dari BPK sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.
“Kami sangat terbuka terhadap saran dan rekomendasi dari BPK demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan,” tambahnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan telah melalui pengujian kesesuaian data antara aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan data manual, sehingga tingkat validitasnya dapat lebih terjamin.
Di akhir sambutannya, Bupati Riza menekankan pentingnya kerja keras dan kekompakan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
“Saya tidak terlalu mempersoalkan hasil akhir, yang terpenting adalah kerja keras dan kekompakan kita semua. Ini harus terus dikawal bersama,” tegasnya.
Usai penyerahan LKPD, kegiatan dilanjutkan dengan entry meeting pemeriksaan LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025 untuk Pemerintah Kabupaten Bangka dan Pemerintah Kabupaten Belitung.
Tahapan ini merupakan bagian dari proses audit yang akan dilakukan oleh BPK RI.
Melalui penyampaian LKPD ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan sinergi yang terus terjalin bersama BPK, diharapkan kualitas tata kelola keuangan daerah semakin baik dan mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
