Toboali, Radarnyamuk.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) terus memantapkan arah pembangunan daerah dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Simpang Rimba dan Kecamatan Lepar, Kamis (12/02/2026).
Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara tatap muka dan daring melalui Zoom Meeting, sebagai bentuk adaptasi dan upaya menjaring aspirasi secara lebih luas. Kegiatan dipusatkan di Studio Perencanaan Pulau Kelapan, Kantor Bappelitbangda Bangka Selatan, dan menjadi forum strategis dalam menyelaraskan usulan program prioritas dari pemerintah kecamatan, desa, hingga unsur masyarakat.
Musrenbang dipimpin langsung oleh Kepala Bappelitbangda Bangka Selatan, Ari Sutanto, S.Si., M.T., didampingi para kepala bidang, yakni Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Rian Ganesha, S.T., M.T., Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Achmad Affandi, S.S., Kepala Bidang Sosial dan Budaya Maya Asmayani, S.E., serta Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Tarulina Lumban Raja, S.T., M.M.
Turut hadir Analis Perencanaan dan Pelaporan Dinas PUPR Bangka Selatan Aria Sherly, S.T., M.M., yang memaparkan substansi rencana program Dinas PUPR Tahun 2027 sekaligus memberikan tanggapan teknis atas usulan yang disampaikan dalam forum.
Kegiatan ini juga diikuti perwakilan seluruh bidang di lingkungan Bappelitbangda, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal proses perencanaan secara menyeluruh, berbasis data, dan akuntabel.
Pada Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tetap mengusung tema penguatan green economy dan blue economy. Tema tersebut menekankan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta mengoptimalkan potensi kelautan dan pesisir.
Ari Sutanto menyampaikan bahwa wilayah kepulauan seperti Lepar Pongok memiliki potensi besar di sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari yang harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.
