“Pendekatan green economy dan blue economy harus diterjemahkan dalam program nyata, seperti rehabilitasi mangrove, pengendalian abrasi, peningkatan nilai tambah hasil perikanan, serta penguatan UMKM berbasis sumber daya lokal,” ujar Ari.
Menurutnya, perencanaan pembangunan wilayah kepulauan harus terintegrasi antara infrastruktur, pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat agar pertumbuhan tidak mengorbankan lingkungan.
Sejalan dengan itu, Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Dapil III, H. Kamaruddin, menilai wilayah kepulauan membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait konektivitas dan pelayanan publik.
Ia menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta rumah dinas dokter guna mendukung layanan kesehatan yang berkelanjutan.
Sementara itu, dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan Simpang Rimba, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menegaskan komitmen pemerataan pembangunan melalui penguatan infrastruktur dasar dan optimalisasi pendanaan lintas sumber. Ari Sutanto menyebutkan bahwa keterbatasan fiskal daerah harus disiasati dengan membuka akses pembiayaan dari pemerintah pusat melalui APBN.
“Pemerataan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita harus aktif memanfaatkan dukungan APBN dan skema pendanaan lainnya agar program prioritas tetap berjalan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas dan jangkauan jalan menjadi isu utama di Simpang Rimba karena berperan besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan aspirasi Anggota DPRD setempat, Hendri dan Yovi, yang menilai infrastruktur jalan sebagai kebutuhan mendesak.
Melalui Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menegaskan komitmennya membangun daerah secara partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan, agar setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Simpang Rimba, Lepar, dan Bangka Selatan secara keseluruhan.
