Bangka Belitung, Radarnyamuk.com ,- Raibnya 300 ton balok timah dari gudang PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Pangkalpinang bukan sekadar perkara pencurian dengan pemberatan biasa. Peristiwa ini adalah alarm keras bagi negara, khususnya aparat penegak hukum, tentang rapuhnya pengawasan aset sitaan negara yang sejatinya berada dalam pengamanan ketat Kejaksaan Agung RI dalam pusaran perkara mega korupsi timah senilai Rp300 triliun.
Publik patut terkejut, bahkan marah. Bagaimana mungkin ratusan ton komoditas strategis — yang bukan hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi barang bukti dalam perkara besar — dapat diangkut secara paksa pada malam hari menggunakan excavator, tanpa satu pun dokumen resmi, tanpa surat perintah, dan tanpa pengawalan aparat negara yang sah?
Fakta bahwa smelter PT SIP merupakan aset sitaan negara seharusnya menempatkan lokasi tersebut dalam status objek vital penegakan hukum. Artinya, setiap aktivitas keluar-masuk barang, terlebih pengangkutan dalam jumlah besar, semestinya tercatat, terverifikasi, dan disertai prosedur hukum yang ketat. Ketika prosedur itu runtuh, publik wajar bertanya: di mana negara?
Lebih mengkhawatirkan lagi, muncul informasi bahwa pihak-pihak yang melakukan pengangkutan mengaku sebagai Tim Satgas Nenggala, bahkan disebut bertindak atas nama PT Timah, serta didampingi oknum wartawan. Klaim ini, jika benar, justru memperparah situasi. Penggunaan atribut satgas atau nama lembaga negara tanpa dasar hukum yang sah adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum itu sendiri.
Dalam negara hukum, tidak ada satu pun lembaga, satgas, atau institusi yang kebal prosedur. Surat tugas, surat perintah penyitaan, dan dasar hukum yang jelas adalah harga mati. Tanpa itu, tindakan pengangkutan aset, terlebih dari lokasi sitaan negara, tidak dapat disebut sebagai penegakan hukum, melainkan berpotensi kuat sebagai kejahatan terorganisir berkedok kewenangan.
Kasus ini juga membuka dugaan yang lebih serius: apakah lemahnya pengawasan ini murni kelalaian, atau justru kesengajaan? Sulit diterima akal sehat jika aktivitas pengangkutan ratusan ton timah dengan alat berat, kendaraan besar, dan berlangsung cukup lama, tidak terdeteksi atau tidak dicegah secara sistemik. Apalagi, Chief Security perusahaan sempat memergoki dan merekam kejadian tersebut.
