Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelaporan LHKPN merupakan bentuk komitmen transparansi pejabat publik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk kewajiban penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan kekayaan secara berkala kepada KPK.
“Pelaporan LHKPN adalah kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Saya menjalankan kewajiban tersebut sesuai aturan, dan laporan itu sudah diterima oleh KPK tanpa ada persoalan,” tegas Fani.
Sebagaimana diketahui, kewajiban pelaporan LHKPN diatur dalam berbagai regulasi yang mewajibkan pejabat negara melaporkan kekayaannya secara jujur dan berkala kepada KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Di akhir penjelasannya, Fani juga menyampaikan bahwa hak jawab terkait pemberitaan tersebut telah diberikan kepada media yang pertama kali memuat informasi mengenai LHKPN miliknya. Sementara klarifikasi yang disampaikan saat ini juga dipublikasikan melalui media lain sebagai bentuk penjelasan tambahan kepada publik.
Menurutnya, dalam praktik jurnalistik, setiap media memiliki hak untuk menerima dan memuat klarifikasi sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi kepada masyarakat, setelah hak jawab terlebih dahulu diberikan kepada media yang sebelumnya menaikkan pemberitaan tersebut.
(*/Red/LK)
