Toboali, Radarnyamuk.com — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Gunung Namak, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Rabu (4/3/2026).
Rapat tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi sekaligus menyatukan langkah dalam memastikan program strategis nasional itu berjalan optimal di daerah.
Kegiatan dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Muhammad Zamroni, S.STP., dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Hefi Nuranda, S.T., M.M., para Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta kepala OPD terkait. Turut hadir Anggota Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Bangka Selatan, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Bangka Selatan, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bangka Selatan, Akuntan SPPG, serta para Ahli Gizi SPPG.
Dalam rapat tersebut, mayoritas perwakilan SPPG menyampaikan keluhan serupa, yakni terkait kelangkaan bahan baku dan tingginya harga sejumlah komoditas pangan. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan utama yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan program di lapangan, terutama dalam menjaga konsistensi menu dan standar gizi yang telah ditetapkan.
Staf Ahli Bupati, Muhammad Zamroni, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menerima berbagai keluhan dari masyarakat, baik dari pihak sekolah maupun masyarakat umum, mengenai implementasi MBG.
“Banyak sekali keluhan masyarakat yang kami terima, baik dari pihak sekolah maupun masyarakat umum. Ini menjadi perhatian serius bagi kita bersama,” ujar Zamroni.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan kelompok sasaran lainnya.
“Kami dari pemerintah daerah harus memastikan dan mengawasi bagaimana pelaksanaan di lapangan benar-benar sesuai dengan harapan. Komitmen terhadap pemenuhan kewajiban itu harus jelas dan terukur,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pelaksanaan MBG berjalan sesuai regulasi dan standar yang berlaku.
