Eko berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat memperkuat kapasitas aparatur daerah agar mampu melaksanakan tugas secara transparan, profesional, dan berintegritas dalam setiap proses pengadaan. Dengan pemahaman yang baik, katanya, pemerintah daerah dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Sementara itu, Kepala Bagian PBJP dan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) pada LKPP, Himawan Giri Dahlan, menegaskan dukungan penuh lembaganya bagi Pemprov Babel dalam meningkatkan kualitas pengadaan. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung Pemprov Babel dalam mewujudkan pengadaan yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga unggul secara kelembagaan,” ujarnya.
Himawan menambahkan, penerapan pusat keunggulan PBJ menjadi langkah strategis untuk memastikan proses pengadaan berjalan lebih efisien, efektif, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kegiatan sosialisasi ini digelar atas kerja sama Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Babel dan LKPP. Adapun peserta yang hadir merupakan pengelola PPID dari 29 perangkat daerah di lingkungan Pemprov Babel. Penyelenggaraan kegiatan tersebut didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga diminta mengisi kuesioner SKM sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas pelayanan pemerintah ke depan.
