PANGKALPINANG, Radarnyamuk.com ,— Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu langkah strategis yang diambil ialah mempererat koordinasi antara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komitmen tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Eko Kurniawan, mewakili Gubernur Babel Hidayat Arsani, saat membuka kegiatan Sosialisasi Penerapan Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), serta Pengisian Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Kegiatan berlangsung di ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Kamis (13/11/2025).
“Hari ini kita berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel,” ujar Eko. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelayanan terbaik pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, penting bagi setiap OPD memahami dengan tepat jenis informasi yang wajib disampaikan kepada publik dan informasi mana yang dikecualikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
