Dalam penjelasannya, Hefi juga menjelaskan soal skema pembiayaan program yang bersumber dari berbagai level pemerintahan. Pendanaan berasal dari APBN (pemerintah pusat), APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Di tingkat kabupaten sendiri, pelaksanaan program dikelola melalui dua dinas teknis, yakni Dinas Pertanian dan Dinas PUPR.
“Kita di kabupaten sendiri program ini dieksekusi melalui dua dinas yaitu Dinas Pertanian dan Dinas PUPR. Dengan kondisi efisiensi anggaran APBD saat ini yang juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia, tentu kita harus bekerja lebih proaktif untuk menjemput program-program ketahanan pangan dari pusat,” katanya.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang telah mengalokasikan dana cukup signifikan melalui APBN untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan di Bangka Selatan. “Alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan kucuran APBN yang tidak sedikit,” pungkas Hefi.
Dengan sinergi berbagai pihak dan dukungan anggaran yang besar, Pemkab Bangka Selatan optimistis program ketahanan pangan akan mampu menjaga stabilitas pasokan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
