PANGKALPINANG, Radarnyamuk.com ,— Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di daerah saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (29/4/2026).
Agenda ini tak sekadar seremonial, tetapi menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi terhadap praktik transparansi yang masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Kegiatan tersebut melibatkan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel) bersama sejumlah pemangku kepentingan, dengan fokus pada peningkatan kualitas komunikasi publik serta penguatan sistem layanan informasi yang lebih terbuka dan akuntabel.
Pertemuan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Agung Pratistho, serta dihadiri Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Babel, Fajri, bersama jajaran KI Babel dan unsur pemerintah daerah lainnya.
Dalam forum yang berlangsung dinamis, peserta mengupas persoalan mendasar yang kerap menghambat keterbukaan informasi, mulai dari lemahnya penguatan kelembagaan, belum optimalnya koordinasi antar badan publik, hingga resistensi terhadap transparansi di tingkat implementasi.
Agung Pratistho menegaskan, keterbukaan informasi publik harus ditempatkan sebagai instrumen utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat. Ia mengingatkan, tanpa kolaborasi lintas sektor yang solid, upaya membangun ekosistem komunikasi publik yang efektif hanya akan berhenti pada tataran wacana.
“Sinergi antar lembaga bukan pilihan, melainkan keharusan agar informasi publik benar-benar dapat diakses masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat,” tegasnya.
