Sementara itu, Fajri menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Babel terus berupaya melakukan pembenahan dalam sistem layanan informasi publik, termasuk memperkuat koordinasi antara Diskominfo, KI, dan seluruh badan publik.
Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan di lapangan masih cukup kompleks, terutama dalam menyelaraskan komitmen antar institusi agar sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi.
Di sisi lain, Ketua KI Babel, Ita Rosita, menekankan bahwa peran Komisi Informasi tidak hanya sebatas penyelesaian sengketa, tetapi juga memastikan standar keterbukaan informasi dijalankan secara konsisten oleh seluruh badan publik.
Menurutnya, sinergi dengan pemerintah pusat melalui Kemenko Polkam menjadi momentum penting untuk memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi di daerah.
“Forum ini penting untuk menyamakan persepsi sekaligus mempertegas komitmen bersama. Keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada regulasi, tetapi harus nyata dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ita Rosita didampingi Wakil Ketua Rikky Fermana, Martono selaku Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan, Pahriani sebagai Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi, serta Ahmad Tarmizi yang membidangi Sosialisasi dan Edukasi.
Diskusi juga mengangkat berbagai praktik terbaik dalam pelayanan informasi publik serta strategi konkret untuk meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Bangka Belitung.
Kunjungan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda rutin, melainkan mampu melahirkan langkah nyata dalam memperkuat transparansi sebagai fondasi demokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. (KI Babel)
