Pangkalpinang, Radarnyamuk.com, — Skandal ruang rawat inap terkunci dari dalam di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang kini menjelma menjadi ujian serius bagi integritas pejabat publik dan marwah pelayanan kesehatan daerah. Peristiwa yang menyeret nama Direktur RSUD Depati Hamzah, dr Della Rianadita, bersama seorang konsultan kontraktor asal Palembang bernama Sigit, menyedot perhatian publik secara luas, baik di tingkat lokal maupun nasional.Senin (26/1/2026)
Insiden tersebut terjadi pada Kamis sore (22/1/2026). Saat itu, dr Kuncoro Bayu Aji Sp.JP, dokter spesialis jantung yang juga merupakan suami sah dr Della, meminta petugas rumah sakit membuka sebuah ruang rawat inap menggunakan kunci duplikat. Ruangan tersebut diketahui terkunci dari dalam dan di dalamnya terdapat dr Della bersama Sigit.
Fakta ruang rawat inap dalam kondisi terkunci dari dalam langsung memantik pertanyaan publik. Mengapa seorang direktur rumah sakit berada di dalam ruang perawatan bersama pria lain yang bukan muhrimnya? Terlebih, peristiwa itu terjadi di lingkungan fasilitas kesehatan milik pemerintah yang seharusnya dijaga dengan standar etika dan profesionalitas tinggi.
Situasi di lokasi memanas. Adu mulut antara dr Kuncoro, dr Della, dan Sigit tidak terelakkan. Keributan itu dilaporkan tidak berhenti di dalam ruangan rawat inap, tetapi berlanjut hingga ke area parkir RSUD Depati Hamzah. Peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh pegawai rumah sakit, pasien, pengunjung, bahkan orang tua dr Della yang berada di lokasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, dr Della Rianadita diduga memiliki hubungan khusus dengan Sigit. Dugaan tersebut diperkuat oleh keterangan bahwa kedekatan keduanya telah terjalin sejak dr Kuncoro Bayu Aji menjalani tugas pendidikan dan pelatihan pendalaman peralatan medis penyakit jantung di Republik Rakyat Tiongkok (China).
Sigit diketahui merupakan konsultan pengawas pembangunan salah satu gedung di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang. Fakta ini memperluas sorotan publik, bukan hanya pada dugaan persoalan moral, tetapi juga potensi konflik kepentingan antara pejabat publik dan rekanan proyek pemerintah.
