Dalam amanatnya, Bupati Riza membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Dalam sambutan tersebut disampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta insan pers yang telah berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah.
“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati Riza saat membacakan sambutan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa Indonesia sebagai negara besar dengan keragaman wilayah, jumlah penduduk, serta potensi daerah yang melimpah, membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi tersebut dinilai sebagai kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Tema Hari Otonomi Daerah tahun ini juga menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah guna mewujudkan Asta Cita. Tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan tidak akan tercapai secara optimal.
Dalam sambutan tersebut juga dipaparkan sejumlah fokus strategis nasional, antara lain penguatan ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hilirisasi industri, serta reformasi birokrasi berbasis digital. Selain itu, penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengentasan kesenjangan antarwilayah juga menjadi perhatian utama.
Menutup amanatnya, Menteri Dalam Negeri mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus menjadikan otonomi daerah sebagai motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan layanan publik yang semakin baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Melalui peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme aparatur, memperkuat sinergi pembangunan, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
