Toboali, Radarnyamuk.com — Wakil Bupati Bangka Selatan, Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Desa serta Sosialisasi Desa Anti Korupsi yang digelar di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Rakor tersebut juga menjadi wadah koordinasi lintas sektor guna meningkatkan pengawasan serta mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan desa.
Hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, para camat se-Kabupaten Bangka Selatan, kepala desa, sekretaris desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Ketua APDESI Kabupaten Bangka Selatan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Debby menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa harus terus diperkuat agar berjalan sesuai prinsip transparansi, partisipasi, serta tertib administrasi dan disiplin anggaran.
“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap adanya penguatan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa,” ujar Debby.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dana desa secara tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang dikelola harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.
Selain itu, Wabup Debby meminta seluruh kepala desa beserta perangkatnya untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan efektivitas pelayanan publik di desa.
“Saya minta aparatur desa terus meningkatkan kapasitas, mengelola keuangan secara transparan dan tepat sasaran, melibatkan masyarakat dalam pembangunan, memanfaatkan teknologi informasi, serta menghindari segala bentuk penyimpangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Debby menyoroti pentingnya pengawasan yang berjenjang, baik di tingkat kecamatan maupun desa.
