Oleh: Muhammad Faishal Alfandy
Mahasiswa Pascasarjana Institut Pahlawan 12 (OPINI)
Bangka Selatan, Radarnyamuk.com,-Dalam era birokrasi modern, pelayanan publik tidak lagi cukup jika hanya bersifat administratif dan menunggu. Pemerintah harus proaktif, responsif, dan hadir secara nyata di tengah masyarakat. Di sinilah letak pentingnya inovasi pelayanan publik. Kabupaten Bangka Selatan melalui program “Ajak Bupati Kite Sambang Kampung” atau dikenal dengan AIK BAKUNG telah menunjukkan wajah baru pemerintahan yang bekerja, bukan hanya dari balik meja, tetapi langsung dari jantung kehidupan rakyat.
Program AIK BAKUNG yang digagas oleh Bupati H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.IP dan Wakil Bupati Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip administrasi publik klasik seperti POSDCoRB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting) dan good governance bukan hanya teori di ruang kelas. Mereka hidup dan bekerja nyata dalam struktur program ini.
Bayangkan lebih dari 60 jenis layanan publik – mulai dari pembuatan KTP, konsultasi kesehatan, pembayaran pajak, hingga pembuatan sertifikat tanah – dihadirkan langsung ke desa-desa selama dua hari. Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Masyarakat yang selama ini merasa jauh dari pelayanan kini merasakan kehadiran pemerintah di depan rumah mereka sendiri.
Dari sisi perencanaan dan pengorganisasian, AIK BAKUNG memperlihatkan koordinasi lintas sektor yang matang. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran dan jadwal yang terstruktur. Tidak ada yang bergerak sendiri, semuanya saling terhubung dalam satu sistem layanan terpadu. Prinsip coordinating dan reporting dijalankan secara nyata melalui evaluasi dan publikasi hasil kegiatan, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
Lebih dari itu, kehadiran langsung Bupati dan Wakil Bupati dalam setiap kegiatan menjadi bentuk nyata dari prinsip directing dan leadership. Ini bukan hanya sekadar simbolik. Kehadiran pimpinan memberikan dorongan moral bagi aparatur dan menjadi jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat. Ketika kepala daerah mendengar langsung keluhan warganya, maka proses pengambilan kebijakan menjadi lebih relevan dan berbasis kebutuhan riil.
