Untuk itu kita berkumpul di sini guna mengantisipasi hal tersebut,” tegasnya.
Sabrul Iman juga menambahkan bahwa Kejari Bangka Selatan tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga aktif dalam fungsi pencegahan melalui edukasi dan pendampingan hukum.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para aparatur dapat memahami potensi risiko hukum dalam pengelolaan keuangan serta mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran.
Ia menekankan bahwa penerapan prinsip Good Governance secara konsisten akan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Sekda Bangka Selatan Hefi Nuranda menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kejari Bangka Selatan dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia menilai sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi dan tata kelola keuangan yang benar.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjalankannya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Berhasil atau tidaknya pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang baik sangat tergantung pada Sumber Daya Manusianya. Oleh karena itu, mari saling mengingatkan agar dalam setiap pelaksanaan tugas selalu berpedoman pada dasar hukum dan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Sekda Hefi juga berharap kegiatan serupa dapat dilanjutkan dengan bimbingan teknis (bimtek) maupun pendampingan secara berkelanjutan.
Dengan adanya pendampingan tersebut, aparatur di tingkat OPD maupun desa tidak lagi mengalami kebingungan atau ketidaktahuan dalam menjalankan tugas, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintahan.
Menutup kegiatan, ia menegaskan pentingnya sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam menjaga integritas dan mencegah potensi penyimpangan. Kolaborasi yang baik antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah diyakini mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.
Melalui sosialisasi Good Governance ini, diharapkan seluruh OPD, camat, lurah, dan kepala desa di Kabupaten Bangka Selatan semakin memahami tanggung jawabnya sebagai pengelola keuangan negara.
Dengan komitmen bersama dan kepatuhan terhadap aturan, Kabupaten Bangka Selatan diharapkan dapat terus maju dan berkembang sebagai daerah yang bersih, transparan, dan berintegritas.
