Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa koordinasi yang terjalin diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangka Selatan. Dengan tata kelola yang baik, setiap program pembangunan yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui koordinasi ini, kami berharap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangka Selatan semakin baik, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Selain penguatan pengawasan, pertemuan ini juga membahas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Wakil Bupati Debby menilai BUMD memiliki potensi besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan BUMD agar lebih produktif dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
“Koordinasi dengan BPKP merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis pengelolaan keuangan daerah dapat semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, pihak BPKP menyambut baik langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan. BPKP juga siap memberikan pendampingan serta rekomendasi strategis guna mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah.
Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin koordinasi yang semakin solid antara pemerintah daerah dan BPKP.
Sinergi tersebut diyakini menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan.
