“Perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan. Oleh karena itu, desain kelembagaan harus disusun secara tepat fungsi dan tepat ukuran, berdasarkan beban kerja, kewenangan, serta kondisi riil daerah,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya prinsip efisiensi, efektivitas, rentang kendali yang jelas, dan pembagian tugas yang tuntas dalam pembentukan perangkat daerah.
Sementara itu, menanggapi pengesahan Raperda tentang Kabupaten Layak Anak yang merupakan inisiatif DPRD, Wakil Bupati Bangka Selatan menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah. Menurutnya, raperda tersebut menjadi landasan penting dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Bangka Selatan.
“Anak merupakan generasi penerus bangsa. Melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak, kita ingin memastikan anak-anak Bangka Selatan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak,” katanya. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, media massa, dan keluarga untuk bersama-sama mendukung implementasi kebijakan tersebut.
Dengan disahkannya dua raperda ini, Wakil Bupati berharap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka Selatan semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Rapat paripurna pun ditutup dengan harapan agar sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga demi kemajuan Bumi Junjung Besaoh.
