Pangkalpinang, radarnyamuk.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi yang terukur dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Bupati Bangka Selatan, Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., dalam High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. (HC) Hidayat Arsani, S.E., dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, para bupati dan wali kota se-Bangka Belitung, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi maupun kabupaten/kota.
High Level Meeting ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, khususnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat ketahanan pangan, serta mengantisipasi potensi kenaikan inflasi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Debby Vita Dewi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas harga pangan dan menjamin kelancaran distribusi barang.
“Kita tidak boleh lengah terhadap pergerakan harga pangan di pasar.
Melalui forum strategis ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta seluruh instansi terkait guna memastikan pasokan pangan tetap aman, distribusi berjalan lancar, dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujar Debby.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, Bank Indonesia, pelaku usaha, hingga masyarakat.
