Lebih lanjut, Wabup Debby menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus berkomitmen mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Menurutnya, pembangunan daerah yang berkelanjutan harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, didasari koordinasi yang kuat, serta didukung seluruh pemangku kepentingan.
Ia menilai, dukungan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang sehat dan kondusif, sehingga aparatur desa dapat bekerja secara profesional tanpa keraguan dalam mengambil kebijakan yang sesuai aturan.
“Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik sampai ke tingkat desa.
Kami meyakini bahwa dengan komunikasi, koordinasi, dan pendampingan yang kuat, seluruh program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, nota kesepakatan yang ditandatangani tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan kelembagaan antara Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dengan seluruh pemerintah desa. Kerja sama ini juga menjadi langkah preventif dalam meminimalisasi potensi permasalahan hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.
Melalui sinergi yang semakin kuat, pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih profesional, tertib administrasi, serta memiliki kepastian hukum dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dalam membangun pemerintahan desa yang berkualitas, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik serta mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan.
