Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Bangka Selatan Tekankan Perencanaan Partisipatif dan Berkelanjutan

TOBOALI, Radarnyamuk.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027 sebagai langkah strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (31/3/2026) di Ruang Studio Perencanaan Pulau Kelapan, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Selatan. Musrenbang ini menjadi forum penting dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Acara ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Bangka Selatan, Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., serta dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, instansi vertikal, hingga berbagai elemen masyarakat.

Tidak hanya itu, keterlibatan organisasi perempuan seperti PKK dan Dharma Wanita Persatuan, serta Forum Anak Daerah turut memberikan warna dalam proses perencanaan, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan representatif.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Debby Vita Dewi menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis yang memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah. Ia menyebutkan bahwa perencanaan yang baik harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.

“Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini kita laksanakan sebagai upaya bersama dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang lebih baik, terarah, dan tepat sasaran, demi mewujudkan Bangka Selatan yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap usulan yang disampaikan dalam forum ini harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, serta selaras dengan prioritas pembangunan di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *