Padahal ketiga wartawan tersebut datang secara independen untuk menjalankan tugas jurnalistik menyusul beredarnya video keributan yang telah memicu perhatian publik.
Dalam situasi yang masih memanas, kerumunan massa diduga terpancing emosi hingga terjadi aksi pengeroyokan terhadap para wartawan yang berada di lokasi.
Selain faktor kesalahpahaman, kemarahan warga juga disebut semakin memuncak setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tim Satgas Tricakti oleh massa.
Dari dalam kendaraan tersebut, warga mengaku menemukan beberapa botol dan kaleng minuman mengandung alkohol jenis bir.
Temuan itu memicu kecurigaan masyarakat bahwa anggota satgas tidak menjalankan tugas secara profesional diduga dalam pengaruh minuman berahkohol.
Apalagi peristiwa tersebut terjadi di tengah bulan Ramadhan, sehingga dugaan adanya konsumsi minuman Bir oleh oknum satgas semakin memancing amarah warga yang sudah lebih dulu tersulut emosi akibat penertiban terhadap truk pengangkut pasir tailing.
Di sisi lain, keberadaan Satgas Tricakti yang belakangan gencar melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan timah di Bangka Belitung memang menjadi sorotan masyarakat.
Sejumlah warga menilai penertiban yang dilakukan kerap menyasar penambang rakyat, pengepul timah, hingga pengumpul pasir tailing.
Sementara di sisi lain, mereka menduga masih terdapat pihak-pihak tertentu yang justru tidak tersentuh penindakan.
Seorang warga Desa Air Anyir yang enggan disebutkan namanya mengatakan masyarakat pada dasarnya tidak menolak penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Namun ia menilai pendekatan yang digunakan seharusnya lebih manusiawi serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
“Saat ini masyarakat sedang menghadapi kebutuhan menjelang Idul Fitri. Penindakan jangan dilakukan secara membabi buta. Kami mendukung penertiban terhadap aktivitas ilegal, tapi masyarakat juga sedang berjuang mencari nafkah,” ujarnya.
Kritik terhadap cara kerja Satgas Tricakti juga disampaikan oleh aktivis Bangka Belitung, M Zen. Ia meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kewenangan satgas tersebut dalam menjalankan penertiban terkait tata kelola timah di daerah.
Menurutnya, penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan aspek sosial justru berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kebijakan negara semestinya tidak hanya mengejar target penindakan, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar sumber daya tersebut.
“Untuk apa negara berhasil menjalankan misinya jika masyarakat di daerah justru semakin terpuruk secara ekonomi. Penegakan hukum harus tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat,” tegasnya. (Budi/KBO Babel)
