TOBOALI, Radarnyamuk.com – Wakil Bupati Bangka Selatan, Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Selatan dengan dua agenda strategis, yakni penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, serta penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dan Keputusan DPRD terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Junjung Besaoh DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Jumat (7/8/2026), dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, para Asisten, kepala OPD, camat, lurah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta insan pers.
Dalam pemaparannya, Wabup Debby menjelaskan bahwa penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, serta kebutuhan pembiayaan yang muncul pada semester kedua tahun anggaran berjalan.
Menurutnya, perubahan anggaran difokuskan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan wajib, terutama belanja pegawai bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Harian Lepas (PHL), serta belanja operasional organisasi yang bersifat mengikat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam mendukung keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang optimal.
“Penyesuaian anggaran difokuskan pada belanja yang sangat urgen, belanja pegawai wajib, belanja mengikat operasional organisasi, serta pemenuhan anggaran peningkatan pelayanan publik, khususnya Universal Health Coverage,” ujar Debby di hadapan peserta rapat.
