“Program magang ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung mengenai bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik dijalankan, termasuk memahami peran Komisi Informasi dalam melayani masyarakat dan menyelesaikan sengketa informasi,” ujarnya.
Selama menjalani masa magang, para mahasiswa akan diperkenalkan dengan berbagai tugas dan fungsi Komisi Informasi. Mulai dari pemahaman mengenai aspek kelembagaan, proses penyelesaian sengketa informasi publik, hingga keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi kepada badan publik maupun masyarakat.
Sementara itu, Dosen Pendamping Magang *Arifin Faqih* menjelaskan bahwa program magang tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas akademik mahasiswa hukum agar tidak hanya memahami teori yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung terkait praktik kelembagaan serta implementasi hukum di lapangan.
Ia menilai pengalaman magang di lembaga seperti Komisi Informasi sangat penting bagi mahasiswa hukum, khususnya yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara, karena berkaitan erat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Program magang tersebut akan berlangsung selama empat bulan, terhitung sejak *10 Maret hingga 10 Juli 2026*. Selama periode tersebut, para mahasiswa diharapkan dapat memperluas wawasan akademik sekaligus memahami secara langsung peran strategis Komisi Informasi dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik.
Dengan adanya program ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara dunia akademik dan lembaga negara dalam mendukung peningkatan pemahaman serta praktik keterbukaan informasi publik di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
