Toboali, Radarnyamuk.com– Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Junjung Besaoh, Rabu (15/10/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangka Selatan, Erwin Asmadi, itu dihadiri oleh para wakil ketua dan anggota DPRD, jajaran kepala perangkat daerah, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Bupati Bangka Selatan, H. Riza Herdavid, S.T., M.Tr.IP., diwakili oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah, Hefi Nuranda, S.T., M.M.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Pj. Sekda Hefi, Bupati Riza Herdavid menyampaikan bahwa dokumen KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan hasil kesepakatan strategis antara pemerintah daerah dan DPRD. Kesepakatan tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan sumber daya fiskal daerah untuk mencapai target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Nota kesepakatan ini disusun melalui pembahasan dan pencermatan bersama secara intensif, berdasarkan analisis terhadap sumber pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2026,” ujar Hefi dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil analisis terhadap kondisi ekonomi daerah, tantangan, serta prospek perekonomian Bangka Selatan menjadi dasar dalam menentukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, kata Hefi, berupaya menyusun kebijakan anggaran yang realistis, transparan, dan akuntabel sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pj. Sekda Hefi juga menegaskan bahwa tidak terdapat perubahan tema pembangunan maupun indikator-indikator makro pembangunan daerah antara RKPD dan KUA-PPAS yang telah disepakati. Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga konsistensi arah pembangunan dengan fokus pada peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.
