Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, disebutkan bahwa tidak boleh ada pihak luar yang memengaruhi atau mengintervensi majelis komisioner dalam bentuk apa pun.
Kehadiran DI yang berkali-kali datang tanpa tujuan jelas, berkaitan dengan agenda persidangan tertentu, serta melakukan tindakan pengawasan terhadap aktivitas komisioner, berpotensi kuat dikategorikan sebagai upaya memengaruhi independensi majelis, yang pada akhirnya dapat mengacaukan proses persidangan.
“Kami menjaga proses persidangan agar tetap obyektif dan bebas intervensi. Jika ada pihak yang mencoba menekan, apalagi dengan mengaku wartawan namun tidak bekerja seperti wartawan, ini ancaman serius,” jelas Ita Rosita.
Pelanggaran Berat Kode Etik Jurnalistik
Berbagai tindakan DI jelas berlawanan dengan prinsip dasar Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yang menjadi pedoman profesional bagi wartawan di Indonesia. Beberapa poin penting yang dilanggar DI antara lain:
• KEJ Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
→ Kehadiran DI dengan “itikad tidak baik” langsung melanggar pasal pertama ini.
• KEJ Pasal 2: Wartawan menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugasnya.
→ Masuk ruang kerja lembaga negara tanpa izin jelas bukan cara profesional.
• KEJ Pasal 3: Wartawan menghormati privasi dan hak narasumber.
→ Memantau aktivitas staf dan komisioner bukanlah tugas jurnalistik.
• KEJ Pasal 6: Wartawan tidak menyalahgunakan profesi.
→ Menggunakan identitas wartawan untuk “mengawasi” KI Babel merupakan bentuk penyalahgunaan.
Dengan adanya pelanggaran tersebut, maka status DI sebagai wartawan semakin diragukan. Apalagi kartu identitas wartawan yang dia miliki sama sekali tidak memiliki unsur-unsur standar seperti foto, nomor KTA, alamat media, dan tanda tangan pemimpin redaksi, bahkan nama wartawan tidak tertera dalam box redaksi.
KI Babel Pertimbangkan Laporkan ke Polda Babel
Upaya-upaya persuasif telah dilakukan. DI telah diberikan jawaban terkait informasi yang ia minta, bahkan melalui saluran resmi. Namun tindakan DI yang terus berulang dan semakin mengarah pada intimidasi menyebabkan KI Babel mengambil langkah tegas.
“Jika tindakan seperti ini masih terulang, kami akan laporkan secara resmi ke Polda. Ini demi keamanan lembaga dan demi menjaga proses penyelesaian sengketa informasi agar tidak tercemar oleh intervensi pihak manapun,” tegas Ita.
KI Babel memastikan bahwa pers tidak dilarang, tetapi setiap aktivitas jurnalistik harus berada dalam koridor etika dan hukum. Mereka menyambut baik kritik dan liputan media, namun tidak akan mentolerir tindakan yang menggunakan nama pers untuk tujuan lain. (KBO Babel)
.
