(Opini)
“Oleh: Advokat DR (HC) Tjandra Setiadji SH, MH”
Jakarta, Radarnyamuk.com , – Melihat dinamika politik Indonesia belakangan ini, saya teringat sebuah perumpamaan sederhana. Jika politik dibaca menggunakan kacamata elite, mungkin yang terlihat adalah perebutan kekuasaan, pertarungan pengaruh, strategi partai, dan kalkulasi jabatan. Namun, jika menggunakan kacamata masyarakat kecil, persoalannya jauh lebih sederhana: bagaimana harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, pekerjaan tersedia, penghasilan mencukupi, dan kehidupan berjalan dengan aman.
Saya mencoba melihat situasi politik Indonesia bukan dengan kacamata buzzer, bukan pula dengan kacamata pendukung atau oposisi, melainkan dengan kacamata seorang tukang parkir yang setiap hari menyaksikan kehidupan masyarakat dari dekat.
Kesimpulan sementara saya: politik Indonesia sedang berada dalam situasi panas, penuh ketegangan, tetapi belum tentu menuju perpecahan. Ada sejumlah persoalan besar yang muncul hampir bersamaan. Masing-masing memiliki kepentingan, aktor, dan konsekuensi politik yang tidak sederhana.
Setidaknya ada empat persoalan yang patut mendapat perhatian serius.
Pertama, mundurnya Gibran dan ujian konstitusional bagi pemerintahan Prabowo.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 menjadi salah satu peristiwa politik paling menyita perhatian publik. Persoalan ini berawal dari polemik dokumen pendidikan yang kemudian berkembang menjadi persoalan hukum tata negara dan berujung pada tekanan politik di parlemen.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan partai politik mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait kemungkinan pemakzulan Gibran.
Peristiwa ini tidak bisa semata-mata dipandang sebagai persoalan pribadi seorang wakil presiden. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yakni bagaimana negara menempatkan hukum, legitimasi demokrasi, dan tanggung jawab pejabat publik dalam satu kerangka konstitusional.
Dalam perspektif hukum tata negara, jabatan publik bukanlah hak istimewa yang melekat secara permanen kepada seseorang. Jabatan merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan sesuai persyaratan dan ketentuan hukum.
Di sisi lain, Gibran memperoleh mandat melalui pemilihan langsung bersama Presiden Prabowo. Karena itu, setiap proses yang menyangkut keberlanjutan jabatan tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan tekanan politik.
Pengunduran diri ini juga membawa konsekuensi politik terhadap konfigurasi kekuasaan nasional. Hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi yang sebelumnya menjadi bagian penting kemenangan Pilpres 2024 tentu akan menjadi perhatian publik.
Namun, terlalu dini menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran otomatis berarti pecahnya hubungan politik kedua tokoh tersebut.
Hal terpenting sekarang adalah memastikan proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih paling lambat dalam waktu 60 hari.
Indonesia membutuhkan kepastian konstitusional, bukan pertarungan kepentingan yang berkepanjangan.
Kedua, kasus dugaan penyadapan dan ancaman terhadap kepercayaan publik.
Persoalan berikutnya adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh penting lainnya yang menyeret beberapa pejabat tinggi kepolisian.
Kasus ini menjadi sangat serius karena menyangkut keamanan negara, perlindungan privasi, profesionalisme aparat, dan kemungkinan adanya persoalan di dalam lingkaran kekuasaan sendiri.
Apabila dugaan penyadapan ilegal tersebut terbukti, tentu harus ada pertanggungjawaban hukum. Tidak boleh ada pejabat yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, pangkat, atau kedekatan dengan kekuasaan.
Namun, kita juga harus berhati-hati. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh tuduhan telah benar. Asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati.
Menurut saya, persoalan ini tidak boleh berhenti pada siapa yang menyadap siapa. Negara harus mengungkap siapa yang memerintahkan, bagaimana mekanismenya, apa motifnya, siapa saja yang menjadi sasaran, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan.
Lebih jauh, kasus ini menjadi ujian bagi independensi penegakan hukum. Jangan sampai hukum berubah menjadi alat untuk menyelesaikan konflik internal kekuasaan.
Jika aparat penegak hukum justru terjebak dalam pertarungan antarkelompok elite, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara.
Ketiga, ekonomi rakyat dan evaluasi program pemerintah.
Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, ada persoalan yang sesungguhnya jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu ekonomi.
Masyarakat tidak setiap hari memikirkan siapa yang akan menjadi wakil presiden berikutnya. Mereka lebih sering memikirkan harga beras, minyak goreng, kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan masa depan anak-anaknya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan dua agenda besar pemerintah yang memiliki tujuan strategis.
MBG diharapkan meningkatkan kualitas gizi generasi muda, sedangkan koperasi desa diharapkan memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.
