(Opini)
Oleh: Rikky Fermana (Penanggungjawab KBO Babel/Sekretaris Jenderal PJS)
Bangka Belitung, Radarnyamuk.com , – Kemenangan Ismail, mantan Kepala Desa Penagan, dalam sidang praperadilan melawan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka bukan sekadar kekalahan dalam sebuah proses hukum. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Ismail tidak sah merupakan alarm serius bagi aparat penegak hukum, khususnya jajaran Kejari Bangka, untuk mengevaluasi profesionalitas dan ketelitian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
Putusan yang dibacakan pada 16 November 2026 itu menghadirkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin seseorang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan, tetapi tindakan hukum tersebut justru dinyatakan tidak sah oleh hakim?
Dalam penegakan hukum, menetapkan seseorang sebagai tersangka bukan perkara sederhana. Apalagi ketika perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan perkebunan sawit di kawasan Hutan Produksi Kotawaringin, Desa Penagan, Kabupaten Bangka.
*Ketelitian hukum bukan sekadar formalitas*
Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada keberhasilan menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penahanan. Setiap tindakan harus dibangun melalui proses yang cermat, didukung alat bukti yang sah, memiliki dasar hukum yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kekalahan Kejari Bangka dalam praperadilan ini patut menjadi bahan evaluasi serius. Apabila benar terdapat kekeliruan dalam menguraikan dasar penetapan tersangka, kecukupan alat bukti, maupun alasan objektif dan subjektif penahanan, maka hal tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam konstruksi hukum perkara sejak tahap awal.
Terlebih, KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mempertegas standar tindakan aparat penegak hukum. Pasal 90 mengatur bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti. Sementara Pasal 100 mengatur persyaratan penahanan, termasuk dasar ancaman pidana dan alasan yang membenarkan perlunya penahanan.
Artinya, kewenangan melakukan penahanan bukanlah kewenangan tanpa batas. Jaksa harus mampu menjelaskan mengapa seseorang perlu ditahan dan apa dasar hukum yang mendasarinya.
*Jangan sampai perkara kuat dalam dugaan, tetapi lemah dalam pembuktian*
Persoalan lain yang patut dicermati adalah konstruksi perkara terkait aktivitas perkebunan sawit yang menurut keterangan kuasa hukum Ismail telah berlangsung sejak 2008.
Aspek waktu ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Penegak hukum harus mampu menguraikan secara terang kapan perbuatan pidana diduga terjadi, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana hubungan tindakan seseorang dengan kerugian negara, serta apa bentuk perbuatan melawan hukum yang disangkakan.
Dalam perkara korupsi, keberadaan perkebunan di kawasan hutan tidak otomatis membuktikan bahwa setiap orang yang pernah memiliki jabatan pemerintahan bertanggung jawab secara pidana. Harus ada pembuktian mengenai perbuatan, kewenangan, kesalahan, hubungan sebab akibat, dan unsur tindak pidana yang disangkakan.
Jika sejak awal konstruksi perkara tidak disusun secara cermat, maka aparat penegak hukum berisiko membangun perkara yang terlihat kuat di atas kertas, tetapi rapuh ketika diuji di hadapan hakim.





