“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif,” ujar Zamroni.
Menurutnya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif terhadap dinamika pergerakan harga di lapangan, termasuk mengantisipasi potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Ia menambahkan bahwa hasil dari rakor ini akan segera ditindaklanjuti melalui berbagai kebijakan konkret di tingkat daerah.
“Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan setiap kebijakan yang diambil mampu menekan laju inflasi di daerah, terutama pada komoditas kebutuhan pokok yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat,” lanjutnya.
Zamroni juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia menilai bahwa kebijakan yang tepat sasaran akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka statistik, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen untuk terus memantau perkembangan harga komoditas strategis, seperti bahan pangan pokok, serta memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gejolak ekonomi. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi antarperangkat daerah serta pemanfaatan data yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan pemerintah daerah memperoleh arah kebijakan yang lebih jelas dalam menghadapi tantangan inflasi tahun 2026. Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam kegiatan ini menjadi bukti keseriusan dalam mendukung kebijakan nasional serta menjaga stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
