Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kaswo, S.Sos., M.A.P., dalam sambutannya menyampaikan bahwa cakupan perlindungan kekayaan intelektual jauh lebih luas daripada sekadar lagu, lukisan, buku, maupun karya seni. Berbagai hasil kegiatan pemerintahan, pendidikan, pelestarian budaya, penelitian hingga aktivitas ekonomi masyarakat juga memiliki potensi untuk memperoleh perlindungan hukum.
Menurut Kaswo, Kabupaten Bangka Selatan memiliki kekayaan tradisi, budaya, dan potensi masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi berbagai karya bernilai intelektual. Mulai dari buku muatan lokal, bahan ajar, dokumentasi tradisi, karya tulis sejarah dan kebudayaan daerah, hingga video promosi destinasi wisata, fotografi, musik, tarian, serta karya koreografi.
Tidak hanya itu, hasil kajian dan penelitian, infografis, video edukasi, modul penyuluhan, materi publikasi pemerintah, hingga foto produk, video pemasaran, desain kemasan, katalog, dan konten promosi UMKM juga merupakan contoh karya yang berpotensi mendapatkan perlindungan hak cipta sesuai ketentuan yang berlaku.
“Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh peserta untuk mulai mengidentifikasi hasil kreativitas di lingkungan masing-masing. Jangan sampai kita memiliki banyak karya, tetapi belum menyadari pentingnya memberikan perlindungan terhadap karya tersebut,” ungkap Kaswo.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual, salah satunya melalui kebijakan kemudahan biaya pencatatan hak cipta.
Sebagaimana disampaikan dalam sambutannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, pencatatan hak cipta untuk lagu dan/atau musik telah memperoleh tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0 atau nol rupiah. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi peluang bagi para pencipta lagu dan pelaku musik untuk mencatatkan karya mereka tanpa dibebani biaya pencatatan.
Selain itu, Kaswo menyampaikan bahwa pemerintah juga telah merencanakan perluasan kebijakan tarif Rp0 bagi 19 jenis ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rencana tersebut telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan dan pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hak cipta pada dasarnya timbul secara otomatis ketika suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, pencatatan bukan merupakan kewajiban atau syarat lahirnya hak cipta, tetapi tetap penting sebagai bukti administratif yang dapat membantu menunjukkan kepemilikan suatu ciptaan.
Secara khusus, Kaswo juga mengingatkan para pelaku usaha dan UMKM agar memperhatikan perlindungan merek selain hak cipta. Pasalnya, kebijakan tarif Rp0 yang disampaikan pemerintah tidak mencakup pendaftaran merek, yang tetap dikenakan biaya sesuai ketentuan berlaku.
Karena itu, pelaku usaha diharapkan tidak hanya berfokus menghasilkan produk berkualitas dan memperluas pemasaran, tetapi juga memastikan nama serta identitas usaha yang telah dibangun mendapatkan perlindungan hukum.
Lebih lanjut, Kaswo menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung terbuka untuk memberikan konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan terkait perlindungan kekayaan intelektual.
Mengakhiri sambutannya, Kaswo juga berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran aktif dalam menginventarisasi potensi karya lokal serta mendorong para pencipta dan pelaku usaha agar semakin sadar akan pentingnya perlindungan hukum.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap sinergi dan kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dapat terus berlanjut. Dengan demikian, semakin banyak karya dan potensi lokal Bangka Selatan yang memperoleh perlindungan hukum, memiliki nilai tambah, serta mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga identitas budaya daerah, mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat, serta mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif Kabupaten Bangka Selatan yang produktif, berdaya saing, dan terlindungi secara hukum.
