Namun, tujuan baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang baik.
Program sebesar itu membutuhkan tata kelola anggaran yang transparan, pengawasan ketat, distribusi yang tepat sasaran, serta evaluasi berkala. Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan dan pelaksanaan.
Di sisi lain, persoalan kepercayaan investor juga tidak boleh diabaikan. Perhatian MSCI terhadap transparansi kepemilikan saham dan tata kelola pasar modal Indonesia menjadi peringatan bahwa kepercayaan pasar membutuhkan pembenahan nyata.
Stabilitas ekonomi tidak cukup dibangun melalui pernyataan optimistis pemerintah. Investor membutuhkan kepastian hukum, transparansi, konsistensi kebijakan, dan tata kelola yang dapat dipercaya.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Keempat, persoalan lingkungan dan kekhawatiran terhadap ruang demokrasi.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan juga menjadi perhatian serius.
Kebakaran hutan bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kehidupan petani, kerusakan ekosistem, perekonomian daerah, serta keberlanjutan sumber daya alam.
Pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan penurunan titik panas atau melakukan pemadaman. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab, pengawasan konsesi, pemulihan lingkungan, dan perlindungan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas.
Pada saat yang sama, perdebatan mengenai perluasan peran militer dalam jabatan sipil juga perlu ditempatkan secara proporsional.
Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang panjang mengenai hubungan sipil dan militer. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi memperluas peran aparat dalam ruang pemerintahan sipil harus dibahas secara terbuka dengan tetap menjunjung supremasi sipil, demokrasi, dan konstitusi.
Kekhawatiran terhadap kembalinya praktik dwifungsi tidak boleh dianggap sebagai kritik yang harus dibungkam. Sebaliknya, pemerintah perlu menjawabnya melalui argumentasi hukum, transparansi kebijakan, dan jaminan bahwa demokrasi tetap menjadi fondasi penyelenggaraan negara.
Demonstrasi mahasiswa pada 10 November 2026 menjadi salah satu gambaran bahwa generasi muda masih memiliki kepedulian terhadap arah perjalanan bangsa. Aspirasi mengenai korupsi, lingkungan, biaya hidup, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan harus didengar sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Kritik bukan ancaman bagi negara. Justru kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi instrumen koreksi terhadap kekuasaan.
Elite Jangan Terlalu Sibuk dengan Kursi, Rakyat Jangan Kehilangan Harapan
Jika keempat persoalan tersebut kita rangkai, terlihat bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang saling berkaitan.
Ada persoalan legitimasi politik, ketegangan di dalam institusi negara, tekanan ekonomi, persoalan lingkungan, serta kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi.
Namun, menurut saya, persoalan terbesar bukan semata-mata banyaknya konflik yang muncul secara bersamaan. Persoalan yang lebih mengkhawatirkan adalah apabila perhatian elite terlalu tersedot pada perebutan pengaruh, sementara persoalan mendasar masyarakat justru kehilangan prioritas.
Politik seharusnya menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan sebaliknya, menjadikan rakyat sebagai penonton dari pertarungan kepentingan para pemegang kekuasaan.
Pemerintahan Prabowo memiliki pekerjaan besar untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan agenda pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Stabilitas bukan berarti tidak boleh ada kritik. Stabilitas justru lahir ketika hukum ditegakkan secara adil, ekonomi dikelola dengan baik, lembaga negara bekerja profesional, dan masyarakat merasa terlindungi.
Kita juga perlu mengingat bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu dilaksanakan atau seberapa kuat dukungan politik di parlemen. Demokrasi juga diukur dari kemampuan negara mendengarkan suara masyarakat, melindungi kebebasan berpendapat, dan memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.
Saya kembali kepada perumpamaan sederhana tadi.
Bayangkan seorang tukang parkir yang setiap hari mengatur kendaraan di tengah suasana ramai. Ketika semua orang datang bersamaan, ia tidak boleh ikut panik. Ia harus tahu kendaraan mana yang perlu didahulukan, bagaimana mengatur ruang, dan memastikan tidak ada yang dirugikan.
Begitu pula negara. Ketika banyak persoalan datang bersamaan, pemerintah tidak boleh kehilangan arah dan prioritas.
Jika saya boleh menggunakan analogi sebuah kipas angin, pertanyaannya sederhana: ke mana arah anginnya harus diarahkan terlebih dahulu? Ke Senayan agar para elite politik lebih sejuk dalam berkompetisi, atau ke pasar agar masyarakat tidak semakin kepanasan menghadapi kenaikan biaya hidup?
Jawaban saya: keduanya harus mendapatkan kesejukan, tetapi kepentingan rakyat tidak boleh menjadi nomor dua.
Sebab, pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pertunjukan politik yang terus-menerus memanas. Rakyat membutuhkan kepastian hukum, harga yang terjangkau, pekerjaan yang layak, lingkungan yang sehat, pendidikan yang baik, dan pemerintahan yang benar-benar hadir.
Jangan sampai para elite sibuk memperebutkan kursi, sementara rakyat masih sibuk memperjuangkan sepiring nasi.
Karena ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa lama para elite mampu mempertahankan kekuasaan, melainkan seberapa baik negara mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan harapan bagi seluruh rakyatnya.
