Namun, perlu ditegaskan bahwa praperadilan bukanlah pemeriksaan pokok perkara dan bukan pula pengujian surat dakwaan. Karena itu, putusan ini belum dapat dimaknai sebagai pembuktian bahwa Ismail tidak melakukan tindak pidana. Putusan tersebut secara khusus menyangkut keabsahan penetapan tersangka dan penahanan.
Jaksa juga harus bertanggung jawab secara profesional
Kekalahan dalam praperadilan memang tidak otomatis membuat jaksa yang menangani perkara harus dijatuhi sanksi. Namun, putusan yang menyatakan tindakan hukum tidak sah seharusnya menjadi alasan kuat bagi pimpinan Kejaksaan untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan internal.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya Pasal 68, secara tegas mengatur bahwa penuntut umum yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melampaui atau melanggar ketentuan perundang-undangan maupun kode etik dapat dikenai sanksi administratif, sanksi etik, atau sanksi pidana sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa mewajibkan setiap jaksa menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, jaksa dapat dikenai sanksi etik sesuai tingkat kesalahannya. Mekanisme pemeriksaan dapat dilakukan melalui inspeksi kasus maupun eksaminasi khusus oleh bidang pengawasan Kejaksaan. Untuk pelanggaran berat, sanksi etik bahkan dapat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan jaksa melalui mekanisme yang ditentukan peraturan.
Jika ditemukan unsur tindak pidana, persoalannya tentu dapat diproses lebih jauh melalui mekanisme hukum pidana. Dengan demikian, tidak boleh ada pembiaran apabila terbukti terjadi penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum.
Pimpinan Kejari Bangka perlu membuka ruang evaluasi
Publik tentu tidak menghendaki pemberantasan korupsi hanya menjadi keberhasilan statistik penetapan tersangka dan penahanan. Masyarakat menginginkan proses hukum yang benar, transparan, profesional, dan menghasilkan keadilan.
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka perlu memastikan apakah kekalahan praperadilan ini disebabkan kelemahan administrasi, kekeliruan penerapan hukum, ketidakcukupan alat bukti, atau kelalaian aparat dalam menjalankan kewenangannya.
Evaluasi juga harus menyentuh mekanisme pengawasan berjenjang. Sebab, penanganan perkara bukan hanya tanggung jawab jaksa yang berada di lapangan, melainkan juga menyangkut kualitas supervisi dan pengendalian pimpinan.
Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum tidak diukur dari seberapa cepat seseorang dijadikan tersangka atau dimasukkan ke tahanan. Keberhasilan sejati adalah ketika setiap tindakan aparat berdiri di atas hukum, alat bukti yang sah, dan prinsip keadilan.
*Hukum tidak boleh tajam hanya kepada pihak yang diperiksa, tetapi harus tegas pula terhadap aparat yang keliru menjalankan kewenangannya.
Putusan praperadilan Ismail semestinya menjadi momentum bagi Kejari Bangka untuk berbenah. Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi justru kehilangan kepercayaan publik akibat ketidakcermatan dalam membangun konstruksi hukum.
Sebab, dalam negara hukum, profesionalitas aparat bukan pilihan, melainkan kewajiban.
